Sekilas Iklan: "Ngebut Bukan Saja Benjut Dan Remuk,Tapi Juga Membawa Maut"

.Photo Hasil Korban Laka (Lind@PD/JMP-21).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: ”Siapapun Presiden Mendatang, Kebijakannya Harus Berpihak Pada Petani dan Nelayan”

MALANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintahan mendatang agar terus memperhatikan dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan.

"Kebijakan pemerintah di era globalisasi harus tetap untuk kepentingan nasional kita, terutama untuk melindungi petani, nelayan dan petani hutan kita," kata Presiden saat membuka Pekan Nasional ke-14 Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Sabtu, (07/06/2014).

Kepala Negara mengatakan lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia yang kini mencapai angka tujuh miliar jiwa dan dalam 30 tahun mendatang bisa mencapai sembilan miliar jiwa, maka pemenuhan kebutuhan pangan dan energi nasional menjadi semakin penting.

"Kita mengetahui, lima tahun lalu penduduk dunia tujuh miliar orang, 30 tahun lagi penduduk dunia mencapai sembilan miliar manusia, artinya di bumi kita dengan pertambahan penduduk seperti itu manusia memerlukan tambahan pangan 60 persen hingga 70 persen demikian juga energi," kata Presiden.

Presiden menambahkan, demikian juga ke depannya untuk kebutuhan pangan akan meningkat tajam. Agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan pangan, tugas kita harus dengan cara yang tepat dan cerdas meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Serta juga produksi pangan di seluruh dunia."

Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono meminta siapapun yang menjadi Presiden mendatang, maka petani dan nelayan bisa mendukungnya.

"Berikan dukungan pada presiden baru. Saya sangat mencintai petani, nelayan dan petani hutan, sebab kita nanti miliki kecintaan yang sama," himbauannya.

Menurut Ketua KTNA Winarno Thohir, Penas KTNA berlangsung 7 Juni hingga 14 Juni 2014 mendatang. Dan setidaknya 35.000 ikut serta dalam Penas yang dilangsungkan setiap tiga hingga empat tahun.

Adapun dalam kesempatan Penas, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mentan Suswono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Malang Rendra Kresna.

.Lind@Ant/Rep/JMP-21.

Dewan Penasehat Partai NASDEM Lampung, Aris Tonga: “Karena Saya mendukung Prabowo-Hatta, saya siap dipecat”

BANDAR LAMPUNG – “Saya mendukung Prabowo-Hatta sebagai Capres-Cawapres 2014, dan saya siap dipecat,” demikian peryataan Dewan Penasihat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Lampung, Aris Tonga, Sabtu (07/06/2014).

adapun alasan keberpihakannya berseberangan dengan partai tempatnya ia bernaung, menurut Aris Tonga demi untuk kemajuan bangsa.

"Saya kan sudah jelaskan, yang terpenting bangsa ini mau dibawa kemana? Jokowi ini bagus, tapi kelasnya kepala daerah. Dan bagusnya hanya blusukan, tapi tidak selesai persoalan Indonesia ini dengan blusukan," tuturnya.

Selanjutnya dirinya mengatakan, dalam pesta demokrasi pemilihan presiden kali ini, ia melepaskan atribut partai tempatnya bernaung.

"Silakan dipecat dan ambil kartu keanggotaan saya, dan bilang sama Surya Paloh, jabatan saya di Nasdem selaku dewan penasehat partai," kata dia.

Sementara itu Tim Sukses Merah Putih menggelar pertemuan konsolidasi pemenangan Capres Prabowo-Hatta di Lampung. Adapun dalam pertemuan itu, hadir juga caleg DPR-RI asal Lampung, Zulkifli Hasan yang juga menyatakan dukungan dan siap memenangkan Prabowo di daerah pemilihannya.

.Lind@Ant/Dtk/Rep/J-21.

Ahok: “Siapapun Yang Melanggar Perda Di Jakarta, Saya Tindak Tegas”

JAKARTA - Dalam pemberlakuan beberapa peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan ketertiban dan keindahan seperti Perda Rokok ataupun Perda Kebersihan terbukti tidak efektif. Pasalnya, meskipun telah lama dijalankan, hingga kini masih banyak masyarakat yang melanggarnya.

Pelaksana tugas (Plt) gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa yang melanggar Perda seperti itu termasuk ke dalam kelompok tindak pidana ringan (tipiring).

Ia mengakui, selama ini penanganan terhadap pelanggarannya memang masih belum optimal dikarenakan ketidaktegasan aparatnya di lapangan.

"Itu tipiring (tindak pidana ringan). Orang lapangan, satpol PP kita emang enggak tegas," ujar Ahok sapaan Basuki, Jumat (06/05/2014).

Mantan Bupati Belitung itu menyebutkan, untuk ke depannya, Pemprov akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi Perda Rokok dan Perda Kebersihan.

"Kita lagi pikir cara buat mengatasi tipiring-tipiring ini. Sekarang lagi bertahap dulu nih. Satpol PP kita lagi sikat dulu yang narkoba-narkoba. Untuk tipiring nanti cara kasar saja sudah. Jangan mentang-mentang cuma ringan, jadi dicuekin. Cara kasar saja sudah," ujarnya.

Namun demikian, ia tidak ingin membeberkan apa cara yang akan dilakukannya nanti. Ia pun tidak secara tegas menyebutkan akan memaksa untuk menutup restoran/ mal yang tidak mengindahkan Perda Rokok.

"Aku enggak mau komentar. Kalian juga enggak usah tanya-tanya. Nanti diam-diam gua sikat saja," ujarnya.

Ia pun memberikan peringatannya kepada masyarakat Jakarta yang masih sering melanggar peraturan.

"Yang jelas begini sajalah. Kamu yang ngelanggar aturan di Jakarta, lu siap-siap aja, pasti gua sikat. Itu saja sudah statement-nya. Paling sial, lu enggak mau pilih gua lagi (di Pilgub mendatang), ya sudah enggak usah pilih," jelas dia.

.Lind@Ant/Dtk/Rep/JMP-21.

Konsep dan Gagasan Jokowi Sudah Menyimpang Dari Semangat Jiwa, Ruh Dan Cita-cita Soekarno

JAKARTA - "Saya baca di media massa, ada wacana dari Pak Jokowi akan mereposisi kepolisian di bawah Kemendagri. Ini pikiran-pikiran federalis yang memungkinkan memecah NKRI," ujar Rachmawati saat acara Sarasehan Kebangsaan "Laksanakan Trisakti Ajaran Soekarno" di Jakarta, Jumat (06/06/2014)

Rachmawati menilai, pemegang komando utama Polri adalah presiden. Namun jika itu diubah maka sistem yang ada akan meniru dengan sistem di Amerika.

"Bahwa dari dulu polisi itu di bawah presiden. Satu-satunya di bawah komando presiden ya polisi. Ironisnya, polisi kita ini mau dijadikan polisi seperti di Amerika yang terdiri dari negara-negara bagian," imbuhnya.

Dia juga mengkritik munculnya pesan singkat berupa SMS yang isinya mengajak publik untuk memilih Jokowi-JK di pilpres nanti.

Sementara dalam konsep-konsep yang digagas Jokowi soal kesejahteraan, Rachmawati mengatakan, hal itu sama seperti yang diterapkan di wilayah Eropa seperti Jerman sebagai negara industri yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh dan ini berbeda dengan kondisi di Indonesia.

"Ini salah. Indonesia itu adalah negara yang adil dan makmur. Dan mewujudkannya adalah dengan sistem Marhaen yang menyatukan kaum papa, seperti petani, nelayan, buruh dan masih banyak lagi. Jangan karena capres memasang gambar Bung Karno lalu kita pilih," tandasnya.

Dan Ketua Yayasan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan lebih lanjut, simbol-simbol Bung Karno yang dipakai Jokowi, seperti merakyat yang diukur melalui cara berpakaian seadanya dan kata Revolusi Mental yang menjadi gagasannya tidak bisa mencerminkan sifat pribadinya.

"Jadi ini tidak bisa menjadi ukuran, itu hanya jargon-jargon, lipstik dan kosmetik semata. Hanya dalam konteks bagaimana mencapai kekuasaan saja. Ini tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat." tegas Rachmawati.

Rachmawati menilai majunya Jokowi sebagai Capres tidaklah sesuai dengan etika politik yang ada. Sebab Jokowi masih memiliki tanggung jawab selama lima tahun membenahi DKI Jakarta sesuai dengan janjinya saat berkampanye di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012.

"Dalam melihat pencapresan Jokowi, saya melihat kurang etis. Beliau sudah dikontrak Warga DKI untuk menjabat sebagai Gubernur selama 5 tahun, lalu tiba-tiba karena ada suatu kepentingan lain, dan dia menganulir kontraknya," jelasnya.

.Lind@Ant/IC/Rep/JMP-21.