Deklarasi Pasangan Prabowo-Hatta Ditempat Kediaman Rumah Bekas Bung Karno

JAKARTA - Rumah megah bercat putih di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Jakarta Timur, tampak ramai, Senin (19/05/2014). Ratusan orang berkumpul di halaman rumah milik H. Harris Tahir tersebut. Hari itu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres / cawapres.

Adapun alasan Prabowo-Hatta dan partai pengusungnya memilih Rumah Polonia, merupakan soal historis. Karena rumah itu merupakan bekas kediaman Presiden Pertama Republik Indonesia Sukarno.

"Ini kan rumah Sukarno. Memang kita pengagum Sukarno. Nasionalismenya, idealismenya," ujar Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi.

Sementra aroma Bung Karno mungkin sudah tidak terekam dalam rumah berlantai dua itu. Sisi ruangan sudah dipenuhi dengan ornamen foto Prabowo dan Hatta. Di ruang utama, sebuah lampu gantung besar menyinari foto Prabowo-Hatta yang menghiasi tembok-tembok. Sedangkan dalam acara deklarasi, kain berwarna merah-putih memanjang di tembok tempat pintu utama.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai, rumah itu menjadi bagian dari kehidupan, semangat, dan jiwa dari Bung Karno.

"Rumah itu sebagai simbol bahwa koalisi ini bertekad meneruskan semangat dan jiwanya perjuangan Bung Karno," ujar dia.

Dradjad menambahkan juga melihat ke sisi yang lebih dalam. Dimana belakang rumah terdapat masjid berwarna biru. Dan masjid itu menjadi tempat bagi santri untuk menghafal Alquran. Hal itu memadukan dengan ketokohan Sukarno yang pernah menjadi penghuni rumah.

"Rumah ini menjadi simbol perpaduan antara nasionalisme dan Islam yang sangat bermakna dan bernilai sejarah," kata dia.

Kenapa Bung Karno? Dradjad mengibaratkan tokoh proklamator tersebut sebagai 'sajadah panjang'.

"Simbol persatuan. Rumah besar bangsa, tanpa dikotomi nasionalisme versus Islam yang sama sekali tidak relevan itu," ujar dia, yang partainya juga turut mengusung pasangan Prabowo-Hatta.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mempunyai pandangan yang serupa. Sisi kesejarahan dari rumah di Jalan Cipinang Cempedak itu bisa menjadi alasan sebagai tempat untuk pendeklarasian pasangan Prabowo-Hatta.

"Tempat bersejarah. Wajar apabila dijadikan sebagai tempat deklarasi," ujarnya.

Mengenai pemilihan rumah ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapinya dengan santai. Sisi historis memang masih alasan utama. Namun, Fadli melihat ada upaya bantuan dari si empunya rumah, Harris Tahir yang merupakan Ketua Umum Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

"Rumah ini pendukung Pak Prabowo dan Hatta, dan tempat ini luas. Kami diberikan secara sukarela," kata dia.

Memang dilihat dari sisi sejarah, menurut Fadli, rumah ini pernah ditempati para jenderal. Selain Bung Karno, rumah tersebut pernah dihuni Jenderal Mamun Murod, Kastubi, dan Mas Iman. Ke depan rumah megah ini akan menjadi posko pemenangan Prabowo-Hatta. Di halaman rumah, sudah terpampang foto besar Prabowo-Hatta, Capres-Cawapres Periode 2014-2019.

Dalam kaitannya dengan sosok Bung Karno, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan komentar dalam sambutan acara deklarasi. 

"Saya bukan tukang membaca wajah manusia, tapi Pak Prabowo ini dari samping seperti Bung Karno. Dari depan juga seperti Bung Karno. Tadi berpidato tanpa teks, off the hook, luar biasa seperti Bung Karno juga. Mudah-mudahan Bung Bowo dan Bung Hatta ini bisa membawa kita ke arah lebih bagus lagi," ujarnya.

.Lind@Ant/Rep/JMP-21.

KPK Buka 109 Lowongan Pekerjaan Dalam Program Indonesia Memanggil VIII

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka 109 lowongan pekerjaan dalam program Indonesia Memanggil VIII karena KPK membutuhkan kalangan profesional yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang spesifik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Senin (19/5/2014), menyebut sejumlah bidang spesifik, antara lain perbankan, kehutanan, pertanian, dan 'financial engineering' untuk 109 posisi.

Penerimaan tersebut menurut Bambang terdiri atas tiga kategori posisi, yaitu administrasi, fungsional, dan struktural.

"Seluruh proses ini dilakukan secara 'online'. Dan kami meminta bila ada orang yang menjanjikan suatu posisi di KPK, silakan memberi tahu KPK karena hal tersebut adalah kebohongan. Perekrutan dilakukan oleh konsultan independen, jadi jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bisa membantu," tambah Bambang.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Apin Afian menyatakan, bahwa perekrutan yang dilakukan KPK masih fokus pada bidang penindakan.

"Ada 18 posisi administrasi, 88 posisi fungsional, dan 3 posisi struktural yang ditawarkan. Kami saat ini terutama mencari penyelidik untuk delapan posisi. Lowongan ini terbuka untuk umum yang bukan merupakan PNS maupun anggota TNI/Polri, melainkan punya keahlian di bidang finansial, kehutanan, maupun perbankan," kata Apin.

Bambang mengaku optimistis masyarakat akan banyak mendaftarkan diri karena pada tahun lalu program serupa mendapat aplikasi dari sekitar 34.000 pendaftar, sedangkan pada tahun ini sudah ada 1.500 pelamar.

"Kalau gaji kami lihat dari sisi pengalaman, posisi yang akan diambil, dan juga kalau ada keahlian yang langka misalnya 'financial engineering' karena sebagian besar kejahatan berkaitan dengan ekonomi, manipulasi sektor jasa keuangan, jadi standar gaji di KPK bisa dikatakan kompetitif," tambah Bambang.

Kemudian Bambang menambahkan, pelamar di KPK tidak boleh melamar lebih dari satu posisi.

"Memang porsi bagian penindakan tetap yang terbesar, jaksa penuntut tidak bisa dibuka secara umum dan sudah ada sekitar 40-an penuntut, kalau penyidik ada yang direkrut dari internal, dari umum maupun Polri," jelas Bambang.

Apin mengaku, bahwa Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti beberapa hari lalu sudah berkomitmen untuk memberikan tambahan 30 penyidik baru. "Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini kami memiliki sekitar 80-an penyidik," jelas Bambang.

Masyarakat yang berminat bekerja di KPK dapat mengkases www.kpk.go.id atau www.ppm-asesmen.com. Registrasi online dilaksanakan pada tanggal 17-25 Mei 2014. Pelamar akan menjalani enam tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi pendahuluan, tes potensi dan verifikasi dokumen administrasi, tes bahasa Inggris, wawancara unit kerja, dan tes kesehatan.

.Lind@KPU/Ant/Rep/PD21.

AJI: “Jelang Pilpres, Media Harus Netral Dan Berimbang”

JAKARTA - Jelang Pilpres Juli mendatang, media cetak ataupun elektronik kian gencar memberitakan seputar persaingan bakal calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) pemilu presiden 2014. Hal ini, media memiliki peran penting untuk memberitakan figur capres, sehingga masyarakat bisa memilih dengan tepat.

Sementara itu, menurut Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (Aji Indonesia) Suwarjono mengatakan, hingga saat ini, masyarakat dan calon pemilih kesulitan mencari media yang layak dijadikan acuan untuk mencari figur yang tepat untuk memimpin Indonesia kedepan. Masalahnya, seiring berjalannya waktu, tugas mulia lembaga media tersebut semakin meragukan independensinya.

“Oleh karena itu, pemilik media yang ikut berkompetisi dalam politik menjadikan medianya sebagai sarana penting dan efektif untuk kampanye. Itu menyebabkan Independensi media sulit diwujudkan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa dalam mengemas beritanya, media tertentu tidak pernah menjaga netralitas, objetivitas dan transparansi untuk mengkritisi capres tertentu. Alhasil, yang ada hanyalah berita pencitraan pemilik media yang kebetulan ikut berkecimpung dalam pilpres atau media tersebut berafiliasi terhadap capres tertentu.

“Media harusnya netral dan memberi porsi yang sama bagi setiap capres. Tetapi faktanya itu tidak terjadi,” katanya.

Selanjutnya Suwarjono mengatakan, dalam beberapa aturan telah dijelaskan mengenai pemberitaan bahwa semua media harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu.

“Seharusnya media mengkritisi semua capres dengan berimbang, bukan menyerang lawan pemilik media yg ikut nyapres untuk dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan pemilih.” jelasnya,

media massa sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya dapat berperan membangun pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat atau calon pemilih.

Terkait pemberitaan dan iklan di media, Suwarjono berharap Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers serta publik ikut melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Peran serta itu terutama terkait dengan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, online dan elektronik.

“Masyarakat harus berhati-hati dalam mengkonsumsi pemberitaan yang berkembang soal kampanye. Masyarakat juga harus cerdas memilah mana berita yang objektif dan mana berita yang subjektif,” imbuan dia.

Ketidakobjektifan lembaga media juga berefek pada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dalam dunia penyiaran. Bayangkan, dalam kurun waktu tiga hari saja, yaitu pada tanggal 5 hingga tanggal 7 Mei kemarin, menurut Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Amiruddin, pihaknya mencatat sedikitnya ada 24 pelanggaran penayangan iklan yang terjadi hanya pada satu lembaga media saja.

“Pelanggar terbanyak justru adalah pemilik media yang ikut bertarung dalam pemilu, baik pilpres maupun pileg,” ujarnya.

Kata dia lebih lanjut, pelanggaran terbanyak terjadi pada frekuensi iklan dan durasi iklan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan penyiaran yang berlaku. Selain itu, pelanggaran menyudutkan atau melakukan kampanye hitam bagi figur tertentu menjadi pelanggaran terbanyak berikutnya.

“Pada pileg lalu kami keluarkan 37 sanksi untuk media yang langgar aturan kampanye di media, dan KPI sudah mejatuhkan sanksi pada beberapa lembaga media yang jelas-jelas melanggar aturan. Sanksi paling banyak dijatuhkan pada kelompok-kelompok media besar. Sanksi yang bisa diterapkan adalah sanksi administratif, mulai dari teguran sampai pemberhentian siaran,” terangnya.

Oleh karena, Dia menambahkan, nantinya laporan sanksi ini akan dijadikan catatan tersendiri bagi KPI untuk mengeluarkan perpanjangan izin bagi suatu lembaga media terkait penyaiarannya. Dia berharap, kedepannya lembaga media mau belaku bersih dan netral dalam melakukan pemberitaan dan iklan kampanye. Pasalnya kata dia, meski lembaga media boleh jadi milik perseorangan, tetapi fungsinya adalah sebagai ruang publik yang tidak didominasi oleh salah satu kepentingan tertentu.

 “Media punya peran dalam pencerdasan pemilih untuk memilih calon yang tepat dan rasional.”

Kurang atau tidak netralnya suatu lembaga media, menurut Sekjen AJI Indonesia Suwarjono juga biasanya diakibatkan oleh kuranya wawasan jurnalisnya dalam meliput dan menyajikan berita. Kekurangan tersebut kata dia, bisa soal metode dan metodologi ilmu jurnalistiknya maupun isu-isu yang akan digarap.

“Banyak media yang tidak memberikan bekal pada jurnalisnya ketika meliput berita pemilu. Akibatnya banyak jurnalis yang menelan mentah-mentah isu yang berkembang di lapangan. Namun sebenarnya itu, semua bisa diantisipasi selama jurnalis tersebut masih setia memegang teguh kode etik jurnalistiknya.”

Intinya menurut Suwarjono, untuk mengatisipasi hal ini agar tidak terus berkembang, seluruh pengambil kebijakan yang terkait dengan kesuksesan pilpres juga harus mengambil peranan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu dapat menjalankan peran pengawasan potensi politisasi media massa untuk kepentingan tertentu yang dapat mencederai azas free and fair competition dalam pilpres. Begitu pula dengan pasangan capres dan cawapres serta parpol pengusung,

“Untuk itu, hendaknya dapat memanfaatkan momentum sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta bergerak pada upaya kompetisi yang kualitatif, tidak hanya mengandalkan teknik-teknik pencitraan, tetapi lebih berbobot pada isu konsep dan program pembangunan nasional.

Selain itu, diharapkan agar masyarakat bisa memantau pelanggaran hukum dan kekeliruan  teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers  dan melaporkannnya ke Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Dengan demikian, wajah demokrasi di Indonesia menjadi semakin terarah dan matang.

.Lind@AJI/Ant/PNews/JMP-21.

Media Israel : “Dukungan PKB Terhadap Jokowi Sebagai Capres 2014 Makin Berkembang Menguat”

JAKARTA - Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Joko Widodo (Jokowi) ternyata mendapat sorotan dari media Israel, Ynetnews. Dalam pemberitaannya yang disadur dari laman Reuters, media Yahudi itu menyebut koalisi Jokowi terus berkembang dengan sokongan partai Islam di dalamnya.

"Partai Islam paling populer di Indonesia menyatakan dukungannya pada Joko "Jokowi" Widodo. Ini menjadi dukungan ketiga dari kekuatan koalisi yang terus berkembang," tulis Ynetnews.

Media Yahudi ini pun menggambarkan kekuatan PKB sebagai representasi organisasi Muslim terbesar di Indonesia.

"PKB yang merupakan aliansi dari organisasi Muslim terbesar, merupakan partai terbaru  yang mendukung koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis laman media Israel itu.

Dari berita tentang dukungan Jokowi di media Israel itu pun sudah diposting ke halaman Twitter dan Facebook oleh para pembacanya. Dan hal itumendapatkan tanggapan beragam.

.Lind@Reuter/Ant/Rep/JMP-21.