Polda Metro Jaya Tangkap Empat Tersangka Mengaku Pejabat

Semanggi - Petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap empat tersangka yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai pejabat. Empat tersangka yang berinisial ST (21), SAT (24), ABT (26), dan MDT (32) diringkus di Perum Villa Taman Galaxy, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/10/2014) kemarin.

Kanit II Subdit Jatanras Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Polisi Teuku Arsya Kadhafi mengatakan, dalam aksinya kelompok ini mengaku sebagai pejabat daerah atau atasan sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan pertolongan.

”Sebelum menghubungi korban, pelaku terlebih dahulu mengecek dan mempelajari nama calon korbannya di internet sehingga pelaku mengetahui pejabat dan atasan yang kenal korban,” kata Arsya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/10).

Arsya menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari laporan IKL (32) warga Jakarta Selatan. Saat itu, korban yang merupakan pengusaha dihubungi oleh tersangka yang mengaku sebagai pejabat yang dikenal korban dan sedang butuh bantuan. Akibatnya, uang sebesar Rp 100 juta raib dari tangan korban.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti sembilan telepon selular milik tersangka, 17 lembar buku tabungan, dan beberapa ATM berbagai bank.

Akibat perbuatanya, para pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman enam tahun penjara.

.Ant/Rep/AOJ/Mul.

Politikus PDIP Ahmad Basarah: “KMP Dan KIH Sebaiknya Dibubarkan”

.Usai Pelantikan Presiden Dan Wapres Jokowi-JK.

 Jakarta – Menurut Politikus PDIP Ahmad Basarah berpendapat Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya dibubarkan usai pelantikan presiden dan wapres RI Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu guna kebaikan bangsa kedepan, Selasa (21/10/2014).

" Pak Jokowi kemarin dilantik menjadi Presiden, maka selesai sudah urusan Pilpres. Selanjutnya adalah membangun bangsa. Idealnya KIH dan KMP bubarlah," katanya,

selanjutnya dirinya menjelaskan, ke depan semuanya menghadapi musuh besar yang utama bagi bangsa Indonesia, yakni neoliberalisme dan fundamentalisme agama.

"Musuh pertama Indonesia itu adalah neoliberisme yang membuat harga minyak Indonesia tinggi yang seharusnya kaya di dalam negeri dipertaruhkan di dunia internasional. Titipan kapitalisme asing masuk lewat pasar, itu tantangan nyata," jelasnya.

Tantangan selanjutnya adalah fundamentalisme agama yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara berdasarkan agama.

"Apalagi ISIS sudah banyak pengikutnya di Indonesia, sudah banyak juga ormas-ormas yang menolak demokrasi menolak peraturan perundang-undangan, menolak Pancasila. Negara seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Untuk itulah, dia mengharapkan, agar jangan terjebak dalam politik pecah belah seperti masa kolonial Belanda.

.Ant/Rep/AOJ/Mul.

Mencoba Kabur, Tersangka PS Dilumpuhkan Dengan Timah Panas

Pekanbaru -  Aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Riau, melalui jajaran Polsek Tampan menembak PS (31), tersangka kasus penipuan spesialis dengan modus pengiriman uang melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM), Senin (20/10/2014) kemarin.

"Anggota terpaksa menembak kaki sebelah kiri tersangka karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap," kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tampan Iptu Herman Pelani saat dikonfirmasi lewat telepon, Selasa (21/10/2014) siang.

Usai dilumpuhkan, katanya, tersangka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau di Pekanbaru untuk menjalani perawatan intensif hingga saat ini.

Lalu Herman mengatakan, awal penangkapan tersangka PS, berawal dari informasi masyarakat dan kemudian anggota melakukan pengintaian.

Dan selanjutnya tersangka kata dia, akhirnya diringkus di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tampan.

"Dia ditembak saat berusaha melarikan diri setelah diajak untuk menunjukkan alamat tiga rekannya dalam melakukan aksi kejahatan itu," jelasnya.

menurut keterangan, PS mengaku kerap melakukan kejahatan secara berkomplot bersama tiga temannya yang masih dalam pengejaran.

Bersama tersangka anggota dikabarkan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 6 juta, delapan kartu ATM berbagai perusahaan perbankan dan satu unit mobil Avanza yang disewanya.

 "Tersangka akan dikenakan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan penjara maksimal tujuh tahun," katanya.

.Ant/Rep/Dtk/JMP.21.

Peneliti FITRA: “Pesta Rakyat Ataukah Pestanya Jokowi?”

.Sumber Anggaran Yang Tertutup.

Jakarta - Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan jumlah dan sumber anggaran pelantikan Jokowi-JK tidak ada publikasi yang jelas. Meski, Ketua MPR Zulkifli Hasan sempat mengatakan biaya anggaran pelantikan Jokowi-JK sebesar satu miliar rupiah.

Selanjutnya ia menambahkan, perayaan kirab budaya yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) bukanlah bagian dari pesta rakyat melainkan pesta Jokowi. Pemberian nama pesta rakyat agar sumber anggaran menjadi tertutup.

"Mana ada rakyat yang nyumbang, makan aja susah. Supaya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang audit makanya dinamai pesta rakyat," tuturnya.

Diketahui,  tidak adanya perincian yang jelas dalam membuat sumber anggaran, dan menjadi tertutup. Sampai tidak ada publikasi pada pelantikan Jokowi-JK.

"Anggrannya gak jelas. Tidak ada publikasi anggaran pelantikan meskipun angka-angka itu muncul, misalnya dengan penyebutan satu miliar. Tidak ada kejelasan seperti ini membuat pelantikan tertutup anggarannya," ujar Uchok Sky Khadafi.

Namun Ucok berharap, agar pemerintahan Jokowi-Jk dapat mengedepankan transparansi soal anggaran dan mampu mewujudkan ekonomi yang lebih baik. Selain itu dapat bertindak tegas pada pengusaha yang mencoba menguasai sumber daya alam Indonesia.

.Ant/Rep/AOJ/Mul.21.

Kadin: “Pemerintahan Jokowi-JK Dapat Bereskan BBM 100 Hari Kerjanya”

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto meminta, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membereskan masalah BBM bersubsidi dalam 100 hari kerjanya.

"Membereskan masalah subsidi BBM, itu yang paling penting," kata Bambang saat ditemui usai menghadiri pelantikan Jokowi-JK di Gedung DPR, Senin (20/10/14) Di Jakarta.

Menurut dia, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang diperkirakan Rp3.000 per liter, permasalahan infrastruktur bisa sedikit demi sedikit terselesaikan karena dana yang digunakan untuk subsidi BBM bisa dialihkan ke infrastruktur.

"Tergantung ketersediaan dana, tergantung dengan kebijakan kenaikkan BBM," katanya.
Terkait pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK, dia menilai memberikan kepastian kepada dunia bisnis karena ada pertemuan antara Jokowi dan mantan rival politknya Prabowo Subianto.

"Dengan berlangsungnya pelantikan, saya rasa bagus, berarti ada kepastian ke depannya lebih baik. Jadi, mudah-mudahan ada kesejukan dalam politik karena ini dampaknya sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis," katanya.

Dan Bambang juga optimistis respon pasar akan positif karena sudah ada komunikasi politik antara kubu koalisi dan oposisi tersebut.

"Saya yakin akan positif karena sudah ada komunikasi politik, sudah ada kejelasan dan memberikan kesan sudah stabil. Untuk dunia usaha, stabilitas itu penting," tuturnya.

Dia mendambahkan dengan adanya kestabilan politik tersebut, investasi bisa lancar masuk ke dalam negeri dan tidak ada lagi modal yang mengalir keluar negeri (capital outflow).

Disinggung mengenai susunan kabinet di bidang ekonomi, Bambang berharap Jokowi bisa memilih kalangan profesional dibanding kalangan partai karena profesional lah yang memahami masalah perekonomian baik makro maupun mikro.

"Kalau mau cari yang profesional, tidak perlu jauh-jauh, ada wamen (wakil menteri), dirjen (direktur jenderal), paling tidak mereka sudah paham permasalahannya apa. Mudah-mudahan yang terbaik," katanya.

.Ant/Rep/AOJ/Mul.