Jakarta - Anggota
DPR RI Fraksi PDIP, Arif Budimanta melihat bahwa serbuan barang impor akan
makin marak saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terwujud. Penyebabnya
distribusi barang antar daerah
yang kurang lancar.
Selama ini biaya distribusi impor lebih murah dibandingkan biaya pengangkutan
logistik antar daerah. "Sistem logistik nasional harus diperbaiki sehingga
biaya logistik berkurang," kata Arif.
Kemudian dirinya menambahkan, jika biaya logistik memakan porsi 26 persen dari keseluruhan biaya produksi. Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan pengawasan dan patroli di perbatasan, dan itu guna mengurangi penyelundupan.
“Apalagi saat ini, impor yang dilakukan masih didominasi oleh impor bahan baku atau penolong. Sedangkan ekspor masih didominasi oleh industri pengolahan," ucapnya.
Sementara Deputi Bidang Perindustrian Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (DepBid. PPKBP), Edi Putra Irawady, Senin (25/08/2014) menyatakan kekhawatiran serupa. Untuk itu, maraknya perdagangan ilegal perlu diantisipasi dengan menyiapkan fasilitas terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu pencetakan wirausaha baru juga disiapkan untuk menghadapi pasar ASEAN.
Namun dalam hal ini, pemerintah yakin era MEA tidak akan mematikan industri dalam negeri. Selain itu konsumen terlindungi dengan standar tinggi dalam perlindungan dan keamanan produk, termasuk pangan.
Selanjutnya Edi menambahkan, tidak perlu khawatir MEA menghadang target bea masuk yang ditetapkan pemerintah. Sejak marak perdagangan antara negara ASEAN di 2010, pemerintah selalu bisa memenuhi target yang ditetapkan.
Kemudian dirinya menambahkan, jika biaya logistik memakan porsi 26 persen dari keseluruhan biaya produksi. Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan pengawasan dan patroli di perbatasan, dan itu guna mengurangi penyelundupan.
“Apalagi saat ini, impor yang dilakukan masih didominasi oleh impor bahan baku atau penolong. Sedangkan ekspor masih didominasi oleh industri pengolahan," ucapnya.
Sementara Deputi Bidang Perindustrian Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (DepBid. PPKBP), Edi Putra Irawady, Senin (25/08/2014) menyatakan kekhawatiran serupa. Untuk itu, maraknya perdagangan ilegal perlu diantisipasi dengan menyiapkan fasilitas terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu pencetakan wirausaha baru juga disiapkan untuk menghadapi pasar ASEAN.
Namun dalam hal ini, pemerintah yakin era MEA tidak akan mematikan industri dalam negeri. Selain itu konsumen terlindungi dengan standar tinggi dalam perlindungan dan keamanan produk, termasuk pangan.
Selanjutnya Edi menambahkan, tidak perlu khawatir MEA menghadang target bea masuk yang ditetapkan pemerintah. Sejak marak perdagangan antara negara ASEAN di 2010, pemerintah selalu bisa memenuhi target yang ditetapkan.
"Oleh karena itu, yang terpenting walaupun nol
persen, standar tinggi harus tetap dijaga,"
tuturnya.
.Ant/Rol/JMP.21.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar