Suroto: “Perubahan Nomenklatur menteri Tak Menyentuh Sisi Subtansi”

.Terlihat Hanya Kulitnya Saja.

Jakarta - Pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan nomenklatur kementerian yang disusun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak menyentuh sisi subtantif.

"Sejujurnya, apa yang ada dalam perubahan nomenklatur hanya terlihat kulitnya saja yang berubah. Tapi tidak dalam substansi ke arah visi trisakti dan juga konstitusi," kata Suroto, Ahad (26/10/2014) di Jakarta.

Menurutnya, seharusnya nomenklatur kabinet mencerminkan visi trisakti yang menekankan pada daulat dalam politik, berdikari secara ekonomi, dan berkarakter dalam budaya.

Namun sayangnya, hal itu tidak cukup tampak dalam kabinet Jokowi-JK. Disamping itu, fungsi kementerian teknis yang dibentuk Jokowi tidak terlihat ada perubahan substansial.

"Malah terkesan tidak terintegrasi dengan visi besar perwujudan trisakti yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya," katanya.

Ia mencontohkan, Kementerian Sosial yang kembali dibentuk padahal fungsinya patut dipertanyakan.

"Dimana urgensinya? Ketika revolusi mental itu menempatkan manusia sebagai subyek harusnya pemerintah menurunkan nomenklatur kementerian ini setingkat badan saja kalau tidak berani menghapus," katanya.

Selanjutnya, mengenai Kementerian Koperasi yang selama ini disebut sebagai bangunan perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi tapi Kementeriannya masih selalu ditempatkan untuk urusan yang kecil-kecil dan diintegrasikan dengan Usaha Kecil Menengah.

"Kalau mau revolusi harusnya dilakukan 2 hal, jadikan Kementerian Koperasi sebagai nomenklatur sendiri atau kalau tidak, jadikan satu dengan Kementerian BUMN yang jelas satu napas," katanya.

.Ant/Rep/JMP.21.

Kemenpora Secepatnya Penuhi Bonus Para Atlet Peraih Mendali Asian Game 2014

Jakarta - Bonus yang dijanjikan pihak pemerintah untuk para atlet yang mendapat medali di Asian Games 2014 belum juga tersalurkan seluruhnya. Padahal diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) jauh-jauh hari berjanji akan secepat mungkin memberikan hak yang memang harus didapatkan para atlet.

Namun meski demikian, Deputi bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto menuturkan, pihaknya telah melakukan segala upaya agar bonus tidak terlalu molor seperti event-event sebelumnya.

"Tentang bonus ini masih OTW (on the way) dan terus berlangsung, kita berusaha semaksimal mungkin," ungkap Broto dalam jumpa pers di kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Disamping itu Broto juga berjanji bahwa Kemenpora paling lambat akan memberikan bonus ini sebelum akhir tahun 2014.

Mengenai berapa jumlah bonus yang diberikan kepada para atlet tersebut, Gatot menyebutkan bahwa apa yang mereka dapat hampir sama dengan perhelatan-perhelatan terdahulu. Ini dikarenakan masih minimnya dana anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk bonus para atlet.

"Itungannya dari 400 juta, 200 juta dan 50 juta. Ini hampir sama dengan yang dulu-dulu," katanya.

.Ant/VN/Rep/JMP.21.

Emerson Yuntho: ”Rapor Merah Kuning Yang Diberikan KPK Bukan Rahasia Negara”

.Publik Perlu Dan Penting Untuk Mengetahui.

Jakarta- Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, rapor merah dan kuning yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada nama-nama calon menteri cabinet Jokowi bukan rahasia negara. Sebab, publik dinilai penting untuk mengetahui rekam jejak para calon menteri di kabinet Jokowi-JK.

“Apa yang rahasia, kategori rahasia ada dimana,” kata Emerson kepada wartawan di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV, Jumat (24/10/2014).

Dan dia menilai, tidak ada yang salah jika nama-nama yang mendapat rapor kuning maupun merah tersebut disampaikan kepada publik. Sebab, Jokowi ingin menjaring nama yang baik dan ingin menciptakan kabinet bersih.

“Bukan hanya yang merah, kuning, ijo, yang masih putih-putih harus disampaikan kepada publik,” ujarnya.

Di samping itu dia juga menilai, seharusnya nama-nama kabinet itu sejak awal disampaikan kepada publik. Agar publik bisa memberi masukan terkait rekam jejak mereka. Emerson juga menilai proses penjaringan menteri secara tertutup justru menimbulkan kecurigaan.

“Yang kami anggap kurang soal pelibatan publik, seharusnya dibocorkan sejak awal sebelum ke KPK,” tukasnya.

Sebelumnya, mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, menyebut jika ada pihak yang berspekulasi terkait nama-nama yang masuk di kabinet Jokowi-JK dianggap melanggar rahasia negara.

.Ant/Rep/AOJ/Mul.

Program Pengkarantinaan Burung Hantu Sangat Diperlukan Dan Terus Dikembangkan

Demak – “Perlindungan dalam pengembangan keseimbangan ekosistem alam sangat diperlukan, dan terus dikembangkan. Sebab hal itu pencapaian bagi kelangsungan hidup bagi kehidupan itu sendiri”, demikian penuturan salah satu Pemilik dan Ketua Program pengkarantinaan burung hantu ‘KARANTINA TYTO ALBA’ LPKS  Sejahtera Bersama yang dirintis oleh Pujo Arto, S.Sos, Kamis, (23/10/2014) saat mengadakan Diklat di BLK Ngatak, Telogo Weru-Kab. Demak.
  

Dimana dalam pendiklatan itu pesertanya ada sekitar 30 orang dari perwakilan daerah Pati, Kudus dan Jepara.

Selanjutnya menurut Pujo menjelaskan pada peserta diklat, bahwa program ini dilakukan untuk menanggulangi hama tikus yang ada dipersawahan atau perkebunan petani. Disamping itu juga dapat memberikan nilai tambah pengenalan, pengetahuan dan pendidikan tentang karakteristik dan manfaat burung hantu bagi petani.

“Program karantina ini dimaksudkan untuk mengembangbiakkan burung hantu sebagai predator hama tikus. Dan membantu para petani dalam penanggulangan hama tikus,” kata Pujo.

Dan ia pun juga menerangkan bagaimana cara membuat rumah burung hantu atau dikenal dengan rubaha, bagaimana perawatan dan penempatan penanggulangan untuk memberantas hama tikus. serta juga menjelaskan bagaimana awal dia merintis dan mengembangkan program pengkarantinaan itu.

.Sekilas Program Karantina Tyto Alba.

Karantina Tyto alba ini adalah Program untuk penagkaran burung hantu yang dimanfaatkan guna penaggulangan pemberantasan hama tikus.

Keberadaan karantina tyto alba ada di desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur-Pemkab. Demak.

Adapun karantina ini dirintis sudah berjalan 3 Tahun, tepatnya sekitar bulan April 2011. Dan itupun dilakukan dengan modalnya sekitar seratus juta, yang berasal dari swadaya masyarakat desa. Dan mendapat dukungan dari kepala desa, dan khususnya Pemerintah Kabupaten setempat.

Pelaksanaan jalannya program itu bekerja sama dari Dinas Kehutanan dan Pertanian, hingga juga Studi banding dengan mendatangkan Team oserfasi dari Semarang yang dipelopori Ibu Elizabet Philips.

Dan dari semua itu ternyata dapat dia capai dan terwujud hasilnya. Dimana dirinya sering diminta masyarakat petani, baik didaerahnya maupun diluar daerah untuk dapat memberikan ruang mengadakan pendiklatan atau penyuluhan dalam pengkarantinaan burung hantu. Disamping itu juga sering diundang oleh Dinas kehutanan dan pertanian sebagai narasumber dalam acara yang terkait hal tersebut.

.PD/Advenjur21/JKY+Irvan CBN.

TNI AU Tertibkan RumDis Prajurit Pangkalan Udara Soewondo

Medan - TNI Angkatan Udara menertibkan rumah dinas (RumDis) prajurit Pangkalan Udara Soewondo yang berada di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Medan Polonia, Rabu (22/10/2014).

Dalam penertiban tersebut, TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan puluhan prajurit dan mobil truk untuk membantu penghuni lama meninggalkan rumah dinas.

Menurut Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Soewondo Medan Kapten (Sus) Soejarwoto mengatakan, upaya yang dilakukan tersebut bukan penggusuran, melainkan penertiban bagi keluarga prajurit yang telah pensiun.

Adapun RumDis yang ditertibkan ada sekitar 50, karena akan dipergunakan prajurit TNI-AU yang masih bertugas.

Dalam penertiban tersebut sengaja dilakukan dikarenakan banyak prajurit yang masih berdinas belum mendapatkan rumah dalam menjalankan tugasnya.

Sebelum penertiban tersebut dilakukan, sebanyak 30 keluarga mantan prajurit telah ada yang meninggalkan rumah dinas di Medan Polonia itu dengan suka rela.

Dan sebelum penertiban dilaksanakan, Soejarwoto mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan pemberitahuan agar keluarga prajurit yang telah purnawirawan dapat mengosongkan rumah dinas itu.

.Ant/Rep/JMP.21.