Petugas Kejati Jabar Geledah Ruang RSUD Indramayu

Indramayu - Petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jabar menggeledah sejumlah ruangan di RSUD Indramayu, Selasa (30/09/2014).

Aksi penggeledahan itu terkait penahanan mantan direktur RSUD, dr ZA, yang menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana kas RSUD Indramayu senilai Rp 5 miliar.

Adapun petugas Kejati yang datang ke RSUD Indramayu sekitar pukul 10.00 WIB berjumlah lima orang, mengenakan rompi bertuliskan 'Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi'. Dan petugas kelima tersebut didampingi petugas dari Kejari Indramayu.

Aksi penggeledahan itu dilakukan para petugas, pertama langsung memasuki ruangan keuangan direktur RSUD Indramayu. Dan mewancarai kabag keuangan, perihal atas terkait penahanan mantan direktur RSUD tersebut.

Sementara petugas dalam aksi pengeledahan dilakukan hingga pukul 12.00 WIB. Dan tampak petugas membawa berkas-berkas bukti dan printer.

Menurut Ketua Tim Pemeriksa dari Kejati Jabar, Aan Sukmana, saat ditanya mengenai bukti-bukti yang dibawa maupun kemungkinan adanya tersangka yang lain, enggan menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya baru fokus pada pemeriksaan terhadap dr ZA.

''Mengenai adanya penetapan tersangka lain, tergantung hasil penyidikan lebih lanjut,'' terang Aan.

Seperti diketahui, Kejati Jawa barat resmi menahan mantan direktur RSUD Indramayu, dr ZA, setelah melakukan pemeriksaan secara maraton di gedung Kejati Jawa Barat, Senin (29/9). Kejati resmi menahan dr ZA yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dan ZA ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana kas RSUD Indramayu senilai Rp 5 miliar. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

.Ant/VN/Rep/JMP.21.  

BPBD Jateng Mempertanyakan Kinerja Pemprof. Jateng Dalam Penanggulangan Soal Kekeringan

Jateng - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi bencana kekeringan. Sebab, mayoritas daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah saat ini tengah dilanda kekeringan.

Menurut Kepala BPBD Jawa Tengah, Sarwa Pramana, Selasa 30 September 2014, hingga saat ini ia baru mencatat 24 kabupaten yang memperoleh pasokan air bersih dari BPBD Jateng. Dari 24 kabupaten kota, ada 379 desa dan 92 kecamatan yang mendapatkan bantuan air bersih mulai 3 Agustus hingga 8 September lalu.

"Masak sih, kabupaten tidak bisa menanggulangi kekeringan di wilayahnya sendiri. Padahal, dana tak terduga di tiap Pemda, saya rasa sangat cukup untuk mengatasi kekeringan. Kalau kurang ya, pakai CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) swasta," katanya di Semarang, (30/09).

Selanjutnya Sarwa mendesak kepada setiap setiap Pemda agar pro aktif menyalurkan dana tak terduga, yakni sekitar Rp 200-300 juta. Dia memberi contoh di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, saat ini, ada lima desa di empat kecamatan wilayah itu yang mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Jateng. Dalam waktu dekat, juga akan dibuatkan sumur darurat.

Sementara itu kekeringan parah terjadi di Banyumas menurut Sarwa akibat respons tanggap bencana antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) terkait soal mengatasi kekeringan di beberapa desa sangat lambat. Dan itu disebabkan kinerja BPBD setempat.

"Karenanya, kami minta bupati harus mengoptimalkan dinas-dinasnya. Apalagi saat ini, nyaris semua kabupaten/kota sudah darurat kekeringan. Tapi sayangnya, Pemda kurang berinovasi dalam melakukan penanggulangan bencana," ujarnya.

Contoh lain adalah wilayah Boyolali. Di mana, ada empat desa di wilayah tersebut yang memperoleh bantuan air bersih, sedangkan Klaten ada sebanyak 33 desa.

"Pemkab Boyolali sedang meminta bantuan pembuatan bak tandon di beberapa kecamatan. Untuk wilayah Kemalang Klaten bantuan air bersih sudah sampai di desa setempat," katanya.

Selain droping air bersih, Sarwa menyebut, BPBD Jateng juga sedang bersiap memberikan bantuan mesin diesel, pembuatan sumur darurat dan pipanisasi. Sarwa berharap, dengan upaya-upaya itu bencana kekeringan pada tahun ini segera teratasi.

.Ant/VN/Rep/JMP.21.

Menhan Enggan mengomentari Soal Insiden Porsenil TNI Dan Polri Di Batam

Batam - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro enggan mengomentari insiden antara personel TNI dan Polri yang terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, karena tim investigasi dari kedua institusi itu sedang bekerja.

"Masalah itu semestinya tidak perlu sampai ke tingkat menteri," katanya setelah pertemuan tertutup dengan Pemprov Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Sabtu (27/09/2014).

Sementara Purnomo membantah atas kehadirannya ke Batam dan Tanjungpinang untuk ikut menengahi dan menyelesaikan kisruh yang sempat terjadi di antara dua aparat keamanan negara itu, melainkan hanya untuk meresmikan kapal perang yang diproduksi di Batam.

"Tidak ada membahas atau menyinggung masalah itu, di Batam saya meresmikan lima KRI dan di Tanjungpinang membahas pertahanan dan keamanan serta ekonomi di Kepri secara global," katanya.

Kemudian Purnomo menambahkan, kasus TNI-Polri sudah ditangani tim investigasi yang hingga saat ini masih bekerja.

 "Saat ini tim investigasi belum selesai dan belum ada kesimpulan sama sekali," kata dia.

Oleh karena itu, Purnomo meminta semua pihak menunggu hasil investigasi yang sedang berlangsung agar masalah bisa dilihat lebih jelas dan utuh.

Adapun terjadinya peristiwa tersebut pada Ahad (21/09) sekitar pukul 21.00 WIB, dimana masyarakat Batam dikejutkan bunyi tembakan di sekitar daerah Tembesi, yang kemudian diketahui tembakan itu mengenai empat orang anggota TNI. Dan diduga, tembakan berasal dari senjata yang digunakan anggota Brimob.

Namun adanya insiden itu, kedua institusi TNI dan Polri sepakat untuk membentuk tim investigasi guna mengungkap insiden tersebut sesuai dengan fakta yang digali.

Dan TNI menempatkan sejumlah senior dalam tim investigasi, begitu pula Polri yang memasukan nama-nama anggota dari Mabes Polri dalam tim.

Tim TNI-Polri memeriksa sejumlah anggota Satuan Brimob Polda Kepri terkait kisruh TNI-Polri itu di ruangan Bidang Propam Polda Kepri.

.Ant/Rep/VN/JMP.21.

Inisiator Gepala: “Kami Akan Terus Melakukan Perlawan Soal Pilkada Lewat DPRD”

Semarang - Inisiator Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung (Gepala) Mohammad Jumhur Hidayat Sabtu (27/09/2014) menyatakan akan terus melakukan perlawanan atas pilkada dilakukan lewat DPRD. Dan termasuk mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Begitu diundangkan, kami akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK. Hal ini merupakan bagian dari perlawanan kami sepanjang pilkada melalui DPRD," katanya saat diwawancarai para wartawan.

Sebelumnya, Jumhur bersama ribuan orang melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/09). Yaitu pada saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR mengenai pengesahan RUU Pilkada.

"Kami akan mengajukan uji materi ke MK setelah UU Pilkada masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia. Atau 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan presiden," tutur kata Jumhur.

.Ant/Rep/Dtk/JMP.21.