Jateng - Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, mempertanyakan kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi bencana kekeringan. Sebab, mayoritas
daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah saat ini tengah dilanda
kekeringan.
Menurut
Kepala BPBD Jawa Tengah, Sarwa Pramana, Selasa 30 September 2014, hingga saat
ini ia baru mencatat 24 kabupaten yang memperoleh pasokan air bersih dari BPBD
Jateng. Dari 24 kabupaten kota, ada 379 desa dan 92 kecamatan yang mendapatkan
bantuan air bersih mulai 3 Agustus hingga 8 September lalu.
"Masak sih, kabupaten tidak bisa menanggulangi kekeringan di wilayahnya sendiri. Padahal, dana tak terduga di tiap Pemda, saya rasa sangat cukup untuk mengatasi kekeringan. Kalau kurang ya, pakai CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) swasta," katanya di Semarang, (30/09).
Selanjutnya Sarwa mendesak kepada setiap setiap Pemda agar pro aktif menyalurkan dana tak terduga, yakni sekitar Rp 200-300 juta. Dia memberi contoh di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, saat ini, ada lima desa di empat kecamatan wilayah itu yang mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Jateng. Dalam waktu dekat, juga akan dibuatkan sumur darurat.
Sementara itu kekeringan parah terjadi di Banyumas menurut Sarwa akibat respons tanggap bencana antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) terkait soal mengatasi kekeringan di beberapa desa sangat lambat. Dan itu disebabkan kinerja BPBD setempat.
"Karenanya, kami minta bupati harus mengoptimalkan dinas-dinasnya. Apalagi saat ini, nyaris semua kabupaten/kota sudah darurat kekeringan. Tapi sayangnya, Pemda kurang berinovasi dalam melakukan penanggulangan bencana," ujarnya.
Contoh lain adalah wilayah Boyolali. Di mana, ada empat desa di wilayah tersebut yang memperoleh bantuan air bersih, sedangkan Klaten ada sebanyak 33 desa.
"Pemkab Boyolali sedang meminta bantuan pembuatan bak tandon di beberapa kecamatan. Untuk wilayah Kemalang Klaten bantuan air bersih sudah sampai di desa setempat," katanya.
Selain droping air bersih, Sarwa menyebut, BPBD Jateng juga sedang bersiap memberikan bantuan mesin diesel, pembuatan sumur darurat dan pipanisasi. Sarwa berharap, dengan upaya-upaya itu bencana kekeringan pada tahun ini segera teratasi.
"Masak sih, kabupaten tidak bisa menanggulangi kekeringan di wilayahnya sendiri. Padahal, dana tak terduga di tiap Pemda, saya rasa sangat cukup untuk mengatasi kekeringan. Kalau kurang ya, pakai CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) swasta," katanya di Semarang, (30/09).
Selanjutnya Sarwa mendesak kepada setiap setiap Pemda agar pro aktif menyalurkan dana tak terduga, yakni sekitar Rp 200-300 juta. Dia memberi contoh di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, saat ini, ada lima desa di empat kecamatan wilayah itu yang mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Jateng. Dalam waktu dekat, juga akan dibuatkan sumur darurat.
Sementara itu kekeringan parah terjadi di Banyumas menurut Sarwa akibat respons tanggap bencana antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) terkait soal mengatasi kekeringan di beberapa desa sangat lambat. Dan itu disebabkan kinerja BPBD setempat.
"Karenanya, kami minta bupati harus mengoptimalkan dinas-dinasnya. Apalagi saat ini, nyaris semua kabupaten/kota sudah darurat kekeringan. Tapi sayangnya, Pemda kurang berinovasi dalam melakukan penanggulangan bencana," ujarnya.
Contoh lain adalah wilayah Boyolali. Di mana, ada empat desa di wilayah tersebut yang memperoleh bantuan air bersih, sedangkan Klaten ada sebanyak 33 desa.
"Pemkab Boyolali sedang meminta bantuan pembuatan bak tandon di beberapa kecamatan. Untuk wilayah Kemalang Klaten bantuan air bersih sudah sampai di desa setempat," katanya.
Selain droping air bersih, Sarwa menyebut, BPBD Jateng juga sedang bersiap memberikan bantuan mesin diesel, pembuatan sumur darurat dan pipanisasi. Sarwa berharap, dengan upaya-upaya itu bencana kekeringan pada tahun ini segera teratasi.
.Ant/VN/Rep/JMP.21.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar