Jakarta – Disinggung soal
polemik RUU Pilkada, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Komarudin Watubun mengatakan, bahwa Polemik RUU Pilkada harus diakhiri
dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Jadi PDI Perjuangan berprinsip bahwa proses politik harus ada dalam koridor konstitusi. Jangan terjadi pemaksaan opini kaum elit untuk kemudian merobah konstitusi. Dan itu sangat berbahaya," ujar Komarudin di Jakarta, Kamis (18/09/2014).
Komarudin kemudian menambahkan, PDIP adalah pihak yang paling konsisten. Sebelum amandemen UUD 1945, PDIP menolak pemilihan secara langsung.
"Ketika amandemen dilakukan, disebutkan bahwa Pemilihan harus dilakukan secara langsung. Kami pun ikuti. Saat ini mau diganti lagi. Tentu kami tidak setuju, oleh karena itu bertentangan dengan UUD 1945. Nah kalau mau diganti, maka lakukan kembali amandemen UUD 1945 termasuk didalamnya pemilihan presiden kembali melalui MPR," jelasnya.
Ditambahkan Komarudin, saat ini sejumlah pihak mencari legitimasi dan penguatan serta argumentasi terhadap upaya politik pemilihan melalui DPRD dengan berdalih Pancasila.
"Kalau argumentasinya Pilkada secara langsung dianggap boros, menimbulkan ekses negatif berupa konflik, politik dinasti dan lain sebagainya, mari kita benahi sistemnya, bukan mengubah konstitusi dengan serampangan," katanya.
Sementara terkait dengan waktu pengesahan yang sudah sangat dekat, Komarudin mengatakan lebih lanjut, bahwa dirinya sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah elemen bangsa, di internal PDI Perjuangan dan masyarakat bawah untuk mengawal dan mencegah proses politik yang berujung pada tragedi demokrasi di Indonesia dengan dilakukannya pemilihan melalui DPRD.
Apalagi melihat perkembangan terkini, Komarudin menambahkan, dirinya memberikan Apresiasi kepada Presiden SBY yang memberikan signal untuk kembali pada Pemilihan Secara langsung.
"Kalau ini benar-benar diwujudkan, berarti SBY menjadi seorang negarawan, yang membangun sebuah generasi. Bukan hanya berpikir jangka pendek untuk kekuasaan. Dia akan berhasil soft landing di akhir pemerintahannya," tambahnya.
"Jadi PDI Perjuangan berprinsip bahwa proses politik harus ada dalam koridor konstitusi. Jangan terjadi pemaksaan opini kaum elit untuk kemudian merobah konstitusi. Dan itu sangat berbahaya," ujar Komarudin di Jakarta, Kamis (18/09/2014).
Komarudin kemudian menambahkan, PDIP adalah pihak yang paling konsisten. Sebelum amandemen UUD 1945, PDIP menolak pemilihan secara langsung.
"Ketika amandemen dilakukan, disebutkan bahwa Pemilihan harus dilakukan secara langsung. Kami pun ikuti. Saat ini mau diganti lagi. Tentu kami tidak setuju, oleh karena itu bertentangan dengan UUD 1945. Nah kalau mau diganti, maka lakukan kembali amandemen UUD 1945 termasuk didalamnya pemilihan presiden kembali melalui MPR," jelasnya.
Ditambahkan Komarudin, saat ini sejumlah pihak mencari legitimasi dan penguatan serta argumentasi terhadap upaya politik pemilihan melalui DPRD dengan berdalih Pancasila.
"Kalau argumentasinya Pilkada secara langsung dianggap boros, menimbulkan ekses negatif berupa konflik, politik dinasti dan lain sebagainya, mari kita benahi sistemnya, bukan mengubah konstitusi dengan serampangan," katanya.
Sementara terkait dengan waktu pengesahan yang sudah sangat dekat, Komarudin mengatakan lebih lanjut, bahwa dirinya sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah elemen bangsa, di internal PDI Perjuangan dan masyarakat bawah untuk mengawal dan mencegah proses politik yang berujung pada tragedi demokrasi di Indonesia dengan dilakukannya pemilihan melalui DPRD.
Apalagi melihat perkembangan terkini, Komarudin menambahkan, dirinya memberikan Apresiasi kepada Presiden SBY yang memberikan signal untuk kembali pada Pemilihan Secara langsung.
"Kalau ini benar-benar diwujudkan, berarti SBY menjadi seorang negarawan, yang membangun sebuah generasi. Bukan hanya berpikir jangka pendek untuk kekuasaan. Dia akan berhasil soft landing di akhir pemerintahannya," tambahnya.
.Ant/Rep/JMP.21.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar