Konsep dan Gagasan Jokowi Sudah Menyimpang Dari Semangat Jiwa, Ruh Dan Cita-cita Soekarno

JAKARTA - "Saya baca di media massa, ada wacana dari Pak Jokowi akan mereposisi kepolisian di bawah Kemendagri. Ini pikiran-pikiran federalis yang memungkinkan memecah NKRI," ujar Rachmawati saat acara Sarasehan Kebangsaan "Laksanakan Trisakti Ajaran Soekarno" di Jakarta, Jumat (06/06/2014)

Rachmawati menilai, pemegang komando utama Polri adalah presiden. Namun jika itu diubah maka sistem yang ada akan meniru dengan sistem di Amerika.

"Bahwa dari dulu polisi itu di bawah presiden. Satu-satunya di bawah komando presiden ya polisi. Ironisnya, polisi kita ini mau dijadikan polisi seperti di Amerika yang terdiri dari negara-negara bagian," imbuhnya.

Dia juga mengkritik munculnya pesan singkat berupa SMS yang isinya mengajak publik untuk memilih Jokowi-JK di pilpres nanti.

Sementara dalam konsep-konsep yang digagas Jokowi soal kesejahteraan, Rachmawati mengatakan, hal itu sama seperti yang diterapkan di wilayah Eropa seperti Jerman sebagai negara industri yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh dan ini berbeda dengan kondisi di Indonesia.

"Ini salah. Indonesia itu adalah negara yang adil dan makmur. Dan mewujudkannya adalah dengan sistem Marhaen yang menyatukan kaum papa, seperti petani, nelayan, buruh dan masih banyak lagi. Jangan karena capres memasang gambar Bung Karno lalu kita pilih," tandasnya.

Dan Ketua Yayasan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan lebih lanjut, simbol-simbol Bung Karno yang dipakai Jokowi, seperti merakyat yang diukur melalui cara berpakaian seadanya dan kata Revolusi Mental yang menjadi gagasannya tidak bisa mencerminkan sifat pribadinya.

"Jadi ini tidak bisa menjadi ukuran, itu hanya jargon-jargon, lipstik dan kosmetik semata. Hanya dalam konteks bagaimana mencapai kekuasaan saja. Ini tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat." tegas Rachmawati.

Rachmawati menilai majunya Jokowi sebagai Capres tidaklah sesuai dengan etika politik yang ada. Sebab Jokowi masih memiliki tanggung jawab selama lima tahun membenahi DKI Jakarta sesuai dengan janjinya saat berkampanye di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012.

"Dalam melihat pencapresan Jokowi, saya melihat kurang etis. Beliau sudah dikontrak Warga DKI untuk menjabat sebagai Gubernur selama 5 tahun, lalu tiba-tiba karena ada suatu kepentingan lain, dan dia menganulir kontraknya," jelasnya.

.Lind@Ant/IC/Rep/JMP-21.