SBY: “Biarlah Hukum Berbicara, Mana Fakta dan Mana Yang Bualan”

Jakarta - Proses hukum dalam kasus-kasus tindak korupsi yang banyak menyeret kalangan politisi, tak jarang dalam perjalanannya diwarnai isu politik. Dan tak jarang diwarnai terjadi politisasi. Untuk itu Presiden SBY berharap, pengadilan dapat berhasil menguji dan mengungkap kebenaran semua isu. Agar politisasinya berdasarkan fakta-fata dalam persidangan.

"Pengadilan yang transparan akan membuat semuanya jelas. Agar publik bisa membedakan apa yang dapat dikonfirmasikan sebagai keterangan, petunjuk, bukti, fakta atau sekedar bualan untuk menjauhkan kebenaran dari jangkauan hukum," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, melalui telepon, Sabtu (12/10/2013).

Oleh sebab itu, guna mendorong agar semua instrumen supermasi hukum berfungsi optimal menghasilkan kebenaran dan keadilan. Dan juga dapat menguji kebenaran keterangan dan mengungkap fakta-fakta tersebut, maka pengadilan harus tetap dijaga dan bebas dari pengaruh politik manapun.

Untuk itu, sangatlah penting menjaga wibawa dan kehormatan pengadilan. Bagaimanapun, pengadilan harus menjadi tumpuan utama kita, agar sendi sendi kehidupan bersama dalam masayarakat dan negara dapat ditegakkan.

"Biarlah hukum yang berbicara, bukan politik. Biarlah para hakim yang memutuskan berdasarkan bukti otentik. Biarlah pengadilan kita berdiri tegak di atas bukti yang solid, bukan oleh opini yang menyesatkan dan menutupi peristiwa yang sesungguhnya," kata guru besar Universitas Airlangga tersebut.

.LIND@Detik/Ant/J.21.