Jakarta -
Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik
(WaKetKom TPPL)
Kadin Indonesia,
Zaldi Masita berharap untuk
kepentingan pelaku logistik, bahwa pos
Menteri Perhubungan harus diisi
oleh figur yang tidak pro asing.
Hal tersebut, implementasi
untuk Tol Laut dan
Poros Maritim dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri
maritim nasional.
Dan dia
menambahkan,
implementasi Tol Laut atau Poros Maritim harus berakar pada kekuatan nasional
dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing.
"Esensi
dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang
berdaulat bagi masyarakat," jelasnya, saat dalam keterangan pers. Senin (06/10/2014).
Lalu dia mencontohkan, saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing. Bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi, meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.
Bahkan, lanjutnya, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. Menurutnya ini situasi yang cukup memprihatinkan.
Lalu dia mencontohkan, saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing. Bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi, meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.
Bahkan, lanjutnya, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. Menurutnya ini situasi yang cukup memprihatinkan.
Ia
berharap pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktek
liberalisasi dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional.
Di sisi lain, menurut Zaldi yang juga sebagai Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) itu, menyoroti operator pelabuhan BUMN yang mengusulkan, agar asas cabotage ditinjau ulang. Padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi.
Di sisi lain, menurut Zaldi yang juga sebagai Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) itu, menyoroti operator pelabuhan BUMN yang mengusulkan, agar asas cabotage ditinjau ulang. Padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi.
"Ini salah satu contoh bagaimana opini
dibangun untuk memperlemah kedaulatan negara demi kepentingan asing," tambahnya.
Disamping itu dia menilai, pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok Menhub. Karena posisi ini harus diisi oleh sosok yang memiliki integritas yang kuat dan rekam jejak yang baik. Semua itu dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan guna kepentingan memperkuat kedaulatan negara.
Disamping itu dia menilai, pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok Menhub. Karena posisi ini harus diisi oleh sosok yang memiliki integritas yang kuat dan rekam jejak yang baik. Semua itu dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan guna kepentingan memperkuat kedaulatan negara.
.Ant/Rep/AOJ/JMP.21.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar