Jakarta
– Dalam pembahasan soal RUU Pilkada, Koalisi Merah
Putih menggelar rapat di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR.
Sementara itu, anggota koalisi dari PKS menyatakan,
Koalisi Merah Putih tak mempermasalahkan kekalahan atau kemenangan yang bakal
didapat koalisi dalam pengesahan RUU Pilkada, 25 September nanti.
"Kami hitungannya tidak menang atau kalah. Tapi kami berkomitmen dalam Pilkada," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/09/2014).
Lalu Hidayat melanjutkan, komitmen Koalisi Merah Putih adalah untuk memperjuangkan Pilkada yang bebas dari korupsi. Koalisi Merah Putih memandang Pilkada tak langsung alias lewat DPRD merupakan jalan terbaik yang perlu diperjuangkan dengan penuh komitmen.. Adapun Pilkada langsung dinilai melahirkan birokrasi yang berantakan di tingkat akar rumput.
"Sebetulnya bukan hanya RUU Pilkada saja yang kami bahas. Kami juga memantau beberapa perkembangan yang ada. Kami pantau pekembangan di Komisi II (yang membahas Pilkada), juga kemungkinan alternatif ketiga dari Partai Demokrat. Kami kaji kemungkinannya," tutur Hidayat.
Kemungkinan opsi ketiga memang sempat muncul lewat Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat meminimalisir ekses negatif. Tetapi, Demokrat sendiri menegaskan, bahwa partainya berada di posisi pendukung Pilkada langsung, bukan berada pada posisi opsi ketiga yang terlepas dari kubu Pilkada langsung.
Kemudian Hidayat menuturkan, Partai Demokrat sendiri tidak hadir dalam rapat kali ini, karena Demokrat sudah mendukung Pilkada langsung. Lagipula. Apalagi Ketua Umum Demokrat, pak SBY menegaskan kalau partainya berada sebagai penyeimbang, alias tidak berada dalam Koalisi Merah Putih.
"Kami hitungannya tidak menang atau kalah. Tapi kami berkomitmen dalam Pilkada," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/09/2014).
Lalu Hidayat melanjutkan, komitmen Koalisi Merah Putih adalah untuk memperjuangkan Pilkada yang bebas dari korupsi. Koalisi Merah Putih memandang Pilkada tak langsung alias lewat DPRD merupakan jalan terbaik yang perlu diperjuangkan dengan penuh komitmen.. Adapun Pilkada langsung dinilai melahirkan birokrasi yang berantakan di tingkat akar rumput.
"Sebetulnya bukan hanya RUU Pilkada saja yang kami bahas. Kami juga memantau beberapa perkembangan yang ada. Kami pantau pekembangan di Komisi II (yang membahas Pilkada), juga kemungkinan alternatif ketiga dari Partai Demokrat. Kami kaji kemungkinannya," tutur Hidayat.
Kemungkinan opsi ketiga memang sempat muncul lewat Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat meminimalisir ekses negatif. Tetapi, Demokrat sendiri menegaskan, bahwa partainya berada di posisi pendukung Pilkada langsung, bukan berada pada posisi opsi ketiga yang terlepas dari kubu Pilkada langsung.
Kemudian Hidayat menuturkan, Partai Demokrat sendiri tidak hadir dalam rapat kali ini, karena Demokrat sudah mendukung Pilkada langsung. Lagipula. Apalagi Ketua Umum Demokrat, pak SBY menegaskan kalau partainya berada sebagai penyeimbang, alias tidak berada dalam Koalisi Merah Putih.
.Ant/Rep/VN/JMP.21.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar